SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, kembali menyoroti seriusnya persoalan keterlambatan pencairan insentif bagi guru honorer swasta di Kaltim yang mencuat ke permukaan.
Isu ini tak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga mengungkap permasalahan mendasar terkait keadilan administratif dan pengelolaan data dalam sistem pendidikan di daerah ini.
Darlis sapaan akrabnya, menegaskan bahwa insentif bagi guru honorer merupakan hak yang melekat pada profesi pendidik.
“Ini bukan sekadar bentuk belas kasihan, melainkan hak yang harus dijamin oleh negara,” ujarnya.
Menurut Darlis, keterlambatan pencairan ini bukanlah sekadar masalah teknis. “Masalah utamanya terletak pada validasi data guru yang tidak sinkron di tingkat sekolah dan daerah. Sistem Dapodik, yang merupakan acuan penting dalam penyaluran bantuan, belum dimanfaatkan secara optimal oleh banyak institusi pendidikan,” jelasnya.
Maka itu, kata Darlis, ketika data tidak diperbarui atau tidak sinkron, otomatis itu akan menghambat proses pencairan insentif di pusat. Ini berpengaruh langsung pada kehidupan para guru yang terlibat aktif dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Darlis juga menyampaikan perlunya meningkatkan literasi digital dalam administrasi pendidikan di Kaltim.
“Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan harus lebih proaktif dalam memastikan keakuratan data. Digitalisasi bukan hanya alat, tetapi juga mencakup budaya kerja. Tanpa perhatian yang serius pada pembaruan data Dapodik, para guru bisa kehilangan haknya hanya karena kelalaian administratif,” tambahnya.
Dalam upaya menangani isu ini, Darlis menyatakan bahwa Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mendorong evaluasi sistem administrasi pendidikan di daerah agar hak-hak para guru honorer terpenuhi tanpa adanya kendala yang tidak perlu.
“Keadilan dan transparansi dalam pengelolaan data adalah kunci untuk mendukung para pendidik yang berdedikasi dalam menjalankan tugas mulia mereka,” tutup Darlis.
