Paperkaltim.id, SAMARINDA – Dalam rangka menjaga proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 yang transparan dan berakuntabilitas, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk tidak mengambil keputusan atas informasi-informasi yang bersifat pembaruan terkait perubahan muatan APBD 2026.
Darlis menekankan pentingnya harmonisasi dan kolaborasi antara lembaga DPRD dan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, kita semua wajib menjaga keseimbangan dan kerjasama yang baik antara Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD. Tidak boleh ada upaya untuk mensubordinasikan lembaga DPRD terhadap kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam konteks pembahasan APBD 2026 yang saat ini sedang berlangsung, sangat penting bagi Pemprov Kaltim untuk tidak meluncurkan kebijakan baru yang dapat mengganggu kelancaran proses tersebut.
“Kami berharap melalui pimpinan DPRD, jajaran pemerintah bisa menghormati limit waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, serta memastikan muatan APBD sesuai dengan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur,” kata Darlis.
Dirinya juga mengingatkan bahwa proses demokrasi, melalui pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah, memberikan harapan yang sama bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Kami berharap pemerintah dapat memahami situasi ini dan tidak membuat aturan baru yang dapat mengganggu perjalanan pembahasan yang sedang berlangsung. Jika hal ini diabaikan, kami khawatir pembahasan APBD 2026 dan agenda-agenda berikutnya akan menghadapi kendala yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Sebagai penutup, Darlis mengajak semua pihak untuk berfokus pada kepentingan rakyat dan mempertahankan suasana harmonis dalam setiap langkah kebijakan yang diambil.
“Mari kita kembalikan mekanisme pembahasan APBD seperti tahun-tahun sebelumnya, agar proses ini dapat berlangsung dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur,” tutupnya. (*)
