Komisi II DPRD Kaltim Minta RPJMD Sebagai Panduan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kaltim

Kamis, 17 Juli 2025 01:38 WITA

paperkaltim.id SAMARINDA – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak hanya sebagai dokumen normatif. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, yang menegaskan pentingnya RPJMD sebagai panduan operasional yang nyata dalam menghadirkan pembangunan ekonomi yang adil dan merata di daerah ini.

Dalam rencananya untuk RPJMD 2025-2029, Firnadi menggarisbawahi kebutuhan alokasi anggaran yang lebih besar dan terarah, khususnya untuk mendukung pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memperkuat kelembagaan, memberikan akses permodalan yang lebih terjangkau, serta mendampingi proses digitalisasi hingga ke desa-desa.

“Sudah saatnya UMKM naik kelas. Kita harus berhenti memandang UMKM sebagai pelengkap, melainkan sebagai penggerak utama ekonomi daerah,” ungkap Firnadi dalam konferensi pers yang digelar hari ini.

Ia juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kalimantan Timur, terutama dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dalam hal ini, Firnadi mendorong Pemerintah Provinsi untuk menjalin kemitraan dengan perbankan syariah dan koperasi dalam menyediakan skema pembiayaan yang lebih inklusif.

“Masyarakat kita perlu dukungan finansial yang memadai. Jika akses pembiayaan diperluas, kita bisa mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk berkembang,” tegasnya.

Tidak hanya sebatas masalah pembiayaan, Firnadi juga menyoroti pentingnya inovasi dan pemasaran digital bagi UMKM. Ia menekankan bahwa tanpa transformasi digital, UMKM di Kalimantan Timur akan kesulitan bersaing di era pasar bebas dan ekonomi digital yang semakin ketat.

“Kita ingin pelaku UMKM di desa pun bisa menjual produknya ke kota, bahkan ke luar negeri, lewat platform digital. Ini bukan mimpi, tapi bisa diwujudkan kalau ada komitmen kuat dari pemerintah,” jelasnya.

Lebih jauh, Firnadi menghimbau pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan komunitas digital untuk membangun ekosistem UMKM yang inovatif.

“Kalau UMKM tidak terdampingi, maka kita hanya membangun menara gading. Kita harus mulai dari akar, dari UMKM, agar ekonomi Kalimantan Timur benar-benar berdiri di atas fondasi rakyatnya sendiri,” tandas Firnadi.

Dengan komitmen ini, Ia berharap RPJMD ke depan dapat menjadi salah satu instrumen kunci dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di Kalimantan Timur.(*)

Bagikan:
Berita Terkait