Paperkaltim.id, SAMARINDA – Kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kembali menjadi perhatian publik. Pengamat politik Tony Rosyid menilai Rudy menghadirkan pola kerja berbeda di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan menerapkan sistem yang selama ini identik dengan dunia korporasi.
Dalam ulasannya, Tony menyebut Rudy menerapkan pendekatan berbasis Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur kinerja aparatur pemerintah. Melalui pola tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut bekerja lebih terukur dari sisi target, penggunaan anggaran, hingga capaian program.
“Setiap pegawai, terutama OPD dipaksa untuk bekerja terukur. Terukur prosesnya, terukur capaiannya, terukur dananya dan terukur waktunya,” tulis Tony Rosyid, Rabu (7/5/2026).
Ia menjelaskan, pengalaman Rudy sebagai pengusaha sebelum terjun ke pemerintahan disebut memengaruhi gaya kepemimpinannya saat ini. Budaya evaluasi rutin dan pengawasan langsung terhadap kinerja OPD disebut menjadi bagian dari strategi yang diterapkan di lingkungan Pemprov Kaltim.
Setiap awal pekan, Rudy dikabarkan menggelar briefing bersama seluruh kepala OPD untuk mendengar laporan perkembangan program sekaligus mengevaluasi hambatan di lapangan. Menurut Tony, pola seperti itu tergolong tidak biasa di birokrasi pemerintahan daerah.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat sebagian aparatur merasa harus beradaptasi dengan ritme kerja baru yang lebih cepat dan berbasis target. Namun di sisi lain, pendekatan itu dinilai mampu mendorong percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Selain menyoroti pola kepemimpinan, Tony juga memaparkan sejumlah fokus utama Rudy Mas’ud selama memimpin Kaltim. Salah satunya di bidang pendidikan melalui program sekolah dan kuliah gratis bagi masyarakat Kalimantan Timur.
“Rudy sadar bahwa untuk membangun peradaban, kuncinya ada di peningkatan SDM,” tulisnya.
Pembangunan infrastruktur jalan menuju Mahakam Ulu juga disebut menjadi perhatian utama pemerintah provinsi. Tony menilai proyek tersebut menunjukkan komitmen pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan.
Di sektor lain, Rudy disebut mendorong peningkatan pelayanan publik, mulai dari listrik desa, layanan kesehatan, hingga penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan dan migas.
Tony menilai sejumlah langkah tersebut berpotensi memunculkan resistensi dari berbagai pihak. Meski demikian, ia menyebut kebijakan yang dijalankan Rudy merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penguatan pembangunan daerah di Kalimantan Timur.
