paperkaltim.id, SAMARINDA – Dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung di Kantor DPRD Kaltim, Lantai 6 Gedung D, pada Selasa (01/07/2025), Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Persoalan terkait ketidakjelasan pengelolaan aset ini, menurutnya, telah menjadi sumber ketidakberesan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
“Isu pengelolaan aset sudah menjadi agenda strategis yang mendesak untuk ditangani. Setelah adanya peninjauan dan perubahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi, kita menemukan bahwa data terbaru terkait aset ini memperoleh perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui laporan audit mereka,” jelas Sarkowi saat menyampaikan pendapatnya.
Ia menegaskan bahwa audit BPK menunjukkan adanya beberapa isu penting yang perlu diselesaikan. “Masalah ini bukan hanya berkaitan dengan data, tetapi lebih pada pengelolaan yang harus transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Untuk menanggulangi persoalan ini, Sarkowi mengusulkan agar DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset.
Dirinya pun meminta kejelasan mengenai rencana pembentukan Pansus tersebut, yang sebelumnya telah diusulkan oleh Ketua DPRD, serta apakah hal ini telah dibahas dalam pertemuan dengan Gubernur Kaltim.
“Saya berharap informasi tentang pembentukan Pansus ini bisa segera ditindaklanjuti. Sangat penting bagi kita untuk memiliki Pansus Aset yang mampu melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa aset Pemprov Kaltim dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sarkowi menutup pernyataannya dengan harapan agar masyarakat Kaltim terus memberikan dukungan dan aspirasi mereka.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan berupaya agar pengelolaan aset bisa lebih baik. Mari bersama-sama kita mewujudkan Kaltim yang lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dengan adanya perhatian yang kuat dari DPRD dan dukungan masyarakat, diharapkan pengelolaan aset Pemprov Kaltim dapat segera diperbaiki demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.(*)
