Jakarta — Sebanyak 250 ton beras impor ilegal diduga masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat dengan memerintahkan penyegelan gudang yang menyimpan beras tersebut setelah menerima laporan pada Minggu (23/11/2025).
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa beras yang masuk berasal dari Thailand dan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah pusat.
“Kami terima laporan sekitar jam 2 siang bahwa ada beras masuk di Sabang, 250 ton, tanpa izin dari pusat,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.
Amran menegaskan impor tersebut jelas melanggar instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya meminta tidak ada impor beras karena stok nasional saat ini berlimpah.
Begitu laporan diterima, Amran menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan seluruh aktivitas distribusi.
“Berasnya langsung disegel, tidak boleh keluar,” tegasnya.
Gudang penyimpanan yang berada di bawah pengelolaan PT Multazam Sabang Group kini telah dipasang garis polisi dan dijaga ketat. Amran menyebut pengungkapan cepat ini penting agar tidak ada praktik impor ilegal serupa di kemudian hari.
Amran juga mengungkap adanya indikasi perencanaan, sebab izin impor dari Thailand sudah terbit sebelum rapat koordinasi nasional digelar pada 14 November.
“Berarti ini sudah direncanakan,” ujarnya.
Ia menolak alasan perbedaan harga beras Thailand maupun Vietnam yang lebih murah. Amran menegaskan dalam dua tahun terakhir Indonesia sudah mengimpor lebih dari 7 juta ton beras dan nilai gabungan impor beras-jagung mencapai Rp100 triliun.
Menurut Amran, Indonesia memiliki cadangan beras hingga 402 ribu ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan.
“Stok beras kita cukup, bahkan lebih dari cukup,” tegasnya.
Ia menambahkan, bila ada pejabat terlibat meloloskan impor ilegal tersebut, konsekuensinya sangat tegas.
“Seandainya ada Dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya,” tuturnya.
Kementan kini menelusuri siapa pihak yang menginisiasi dan berupaya meloloskan impor ilegal tersebut. Amran juga menyebut ada kemungkinan pemeriksaan serupa tengah dilakukan di Batam, meski belum dapat dipastikan.
“Nasionalismenya dipertanyakan kalau masih ambil beras dari negara lain,” katanya.
Ia memastikan beras ilegal itu tidak boleh keluar dari lokasi hingga seluruh proses hukum selesai.
