DENPASAR – Rapat darurat yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Bali pada Sabtu malam (13/9/2025) membuka fakta mengejutkan. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq, mengungkapkan bahwa kawasan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung kini tinggal menyisakan sekitar 1.500 hektare dari total 49.500 hektare. Artinya, hanya 3 persen area yang masih dipenuhi pepohonan.
“Pak Gubernur tadi juga agak kaget,” ujar Hanif, menegaskan betapa kritisnya kondisi tersebut. Padahal, secara ekologis, minimal 30 persen area DAS harus tertutup vegetasi agar mampu menopang ekosistem di bawahnya.
DAS Ayung memegang peran vital bagi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, hingga Tabanan. Namun sejak 2015, alih fungsi lahan untuk pemukiman, vila, dan penginapan terus menggerus kawasan hijau. “Awalnya hampir 2.000 hektare, kini hanya tersisa 1.500 hektare. Ini sangat serius,” jelasnya.
Minimnya ruang hijau membuat hujan lebat sedikit saja sudah memicu bencana besar. Drainase yang terbebani semakin memperparah situasi, hingga akhirnya banjir besar melanda sejumlah wilayah Bali pada Rabu (10/9).
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali mencatat 17 orang meninggal dunia akibat banjir tersebut. Korban tersebar di Denpasar (11 orang), Gianyar (3 orang), Jembrana (2 orang), dan Badung (1 orang). Pemerintah Provinsi Bali pun langsung menetapkan status tanggap darurat selama sepekan.
Hanif mendesak agar pembangunan di sepanjang DAS Ayung benar-benar dikendalikan. Ia menekankan perlunya reboisasi masif untuk memulihkan daya serap air. “Jangan sampai kawasan vital ini terus menyusut. Bali butuh kembali menghijau,” tegasnya.
Banjir besar kali ini bukan hanya sekadar bencana, melainkan peringatan keras bagi Bali. Menyelamatkan DAS Ayung berarti menyelamatkan masa depan pariwisata, ekosistem, dan kehidupan jutaan warga yang bergantung pada pulau ini.
