Paperkaltim.id, TENGGARONG – Penyesuaian anggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dipastikan tidak akan menghentikan pelaksanaan Festival Erau 2026. Agenda budaya tahunan tersebut tetap masuk dalam kalender kegiatan daerah dan akan dilaksanakan melalui pola kerja sama lintas pihak.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura telah menyepakati pelaksanaan Erau dengan pembagian peran yang jelas. Kesultanan akan memegang kendali terhadap prosesi adat, sementara pemerintah daerah bertugas mendukung dari sisi koordinasi dan fasilitasi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, mengatakan berbagai rapat koordinasi telah dilaksanakan untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai jadwal.
“Kita sudah beberapa rapat membahas soal Erau 2026, atas persetujuan Pak Bupati, serta setelah saya meminta restu dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Erau tetap akan dilaksanakan dengan mengedepankan kolaborasi,” ujarnya, Kamis (2/7/2026).
Menurut Heri, tahapan awal yang segera dilakukan adalah pembentukan kepanitiaan dan penyusunan agenda teknis. Salah satu kegiatan yang akan dipersiapkan lebih awal yakni latihan tari massal yang menjadi bagian penting dalam rangkaian Festival Erau.
Selain itu, koordinasi dengan berbagai unsur pendukung juga terus dilakukan, mulai dari perangkat daerah, komunitas seni dan budaya, hingga pihak Kesultanan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan optimal.
Disdikbud Kukar, lanjut Heri, berkomitmen memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan festival serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
“Untuk proses pelaksanaan Erau, kita akan berupaya seefektif mungkin memaksimalkan anggaran yang tersedia,” katanya.
Seluruh anggaran pelaksanaan Erau tahun ini disalurkan melalui mekanisme hibah kepada Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Dengan mekanisme tersebut, Kesultanan akan bertindak sebagai pelaksana utama seluruh kegiatan.
“Dengan mekanisme itu, Kesultanan akan menjadi pihak yang melaksanakan kegiatan, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya berperan melakukan koordinasi,” jelasnya.
Heri menilai keterlibatan penuh Kesultanan justru menjadi langkah penting untuk menjaga keaslian tradisi dan memastikan seluruh prosesi adat berlangsung sesuai pakem budaya yang berlaku.
“Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan yang bersifat sakral akan sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Kesultanan,” pungkasnya.
Melalui skema kolaboratif tersebut, Festival Erau 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga memperkuat identitas masyarakat Kutai di tengah perkembangan zaman.
