Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas'ud.
SAMARINDA - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas'ud, menilai Ship-to-Ship (STS) di Muara Berau tidak memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.
Hal ini membuat dirinya geram, pasalnya menurut Hasanuddin, fasilitas STS selama ini diketahui menjadi salah satu lokasi alih muat barang terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Maka sesuai pada pernyataan tersebut, lanjut dia, seharusnya keberadaan fasilitas STS bisa menjadi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan untuk menopang pembiayaan program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Hasanuddin secara tegas menyatakan bahwa jika aktivitas STS di Muara Berau tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Kaltim.
Maka sebaiknya kegiatan tersebut dipindahkan ke provinsi lain yang lebih siap mengatur dan memanfaatkannya untuk kepentingan daerah.
"Kalau memang tidak ada manfaat ekonomi untuk Kalimantan Timur, lebih baik STS ini dipindahkan saja ke Kalimantan Selatan. Kita tidak bisa terus membiarkan sumber daya kita digunakan tanpa adanya kontribusi untuk pembangunan daerah, tegasnya.
Menurut Hasanuddin, tanpa kontribusi PAD, kegiatan STS hanya menjadi aktivitas yang menguntungkan pihak tertentu tanpa memberikan timbal balik ke daerah.
Menyikapi persoalan tersebut, pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Gubernur Kalimantan Timur agar segera mencari solusi konkret terkait minimnya pendapatan dari aktivitas STS ini.
Oleh sebab itu, Hasanuddin mendorong agar gubernur bersama jajaran perangkat daerah melakukan evaluasi menyeluruh dan merancang langkah-langkah strategis yang dapat memberikan ruang bagi daerah untuk mendapatkan bagian dari aktivitas ekonomi besar tersebut.
"Kita sudah sampaikan kepada gubernur, ini harus segera ditindaklanjuti. Harus ada kajian hukum dan teknis agar STS bisa dikenai retribusi atau bentuk pungutan lain yang sah," tandasnya.(*)
