Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan mendadak ke Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Sabtu malam (14/6/2025).
Paperkaltim.id, Paser – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan mendadak ke Dusun Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Sabtu malam (14/6/2025). Kedatangan ini merupakan respons atas tragedi kemanusiaan dan konflik lingkungan akibat aktivitas truk hauling batu bara yang telah menelan korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur desa.
Warga menyambut hangat kunjungan tersebut, meski rasa trauma masih kuat. Mereka mengingat kembali insiden tragis yang menimpa Russel (60), tokoh adat yang tewas akibat diserang orang tak dikenal pada November 2024, usai menolak aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Selama hampir tujuh bulan, warga merasa aspirasi mereka diabaikan.
Dalam dialog terbuka yang berlangsung selama dua jam, Gibran mendengarkan langsung keluhan masyarakat mengenai jalan rusak, ancaman, dan lambatnya penegakan hukum. Bahkan, ia meminta aparat keamanan untuk mundur dari lokasi agar warga lebih bebas menyampaikan keluhannya.
Mei Christy, seorang aktivis lokal, menyebut Gibran sempat marah karena tak ada satu pun pejabat daerah yang hadir atau menunjukkan empati sejak insiden tragis itu terjadi. “Beliau menyayangkan sikap pasif pejabat dan menyatakan ketidakhadiran itu menyakitkan,†ujar Mei.
Gibran langsung memanggil Kapolda, Pangdam VI, dan Wakil Gubernur Kaltim dalam pertemuan tertutup di balai desa. Ia menuntut penjelasan soal masih digunakannya jalan nasional oleh truk tambang dan perkembangan penanganan kasus kematian Russel.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga hadir untuk menegaskan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran perda dan UU Minerba tidak bisa ditawar. Gibran lalu memerintahkan perbaikan jalan dan jembatan rusak yang telah diidentifikasi oleh tim Sekretariat Wapres sebelumnya.
Warga menganggap kunjungan ini sebagai titik balik penting, tetapi organisasi seperti JATAM Kaltim mengingatkan bahwa janji politik tak cukup. Mareta Sari, direktur JATAM, menekankan perlunya tindakan hukum nyata agar keadilan tidak sebatas wacana.
Gibran menjanjikan seluruh aspirasi akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas dalam rapat antarkementerian pada Senin (16/6). Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi juga soal keadilan, hak warga, dan penghentian hauling ilegal secara menyeluruh.
