Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi
, SAMARINDA - Salah satu titik di jalur poros Samarinda-Balikpapan yang berstatus jalan nasional saat ini mengalami keretakan dan agak amblas (tanah bergerak).
Mendengar hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan cepat.
Pasalnya, menurut Reza sapaan akrabnya bahwa jalur Samarinda-Balikpapan bukan hanya urat nadi pergerakan logistik, tetapi juga mobilitas masyarakat sehari-hari.
"Kami prihatin atas situasi yang mengganggu akses vital penghubung dua kota utama di Benua Etam" kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Sabtu (26/04/2025).
Dirinya menyebutkan, bahwa kerusakan jalan itu akibat tanah bergerak di Kilometer 28 Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang berpotensi menimbulkan dampak lebih besar terhadap perekonomian dan keselamatan pengguna jalan jika penanganannya terlambat.
"Jangan sampai keterlambatan penanganan menimbulkan dampak lebih besar, baik secara ekonomi maupun keselamatan warga," tegas Reza.
Dirinya juga menjelaskan, adanya beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab terjadinya tanah bergerak. Dimana, Reza mempertanyakan aspek teknis terkait dengan struktur tanah dan sistem drainase di sepanjang jalur tersebut.
"Selain itu, mungkin juga pemicunya adalah kondisi lingkungan sekitar, di mana alih fungsi hutan menjadi pertambangan dan aktivitas lintas silang batu bara terlihat jelas di wilayah tersebut," tutur dia.
Untuk itu, dengan adanya persoalan tersebut, Komisi III DPRD Kaltim akan, meminta instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh guna mengidentifikasi akar permasalahan dan mencegah kejadian serupa terulang pada masa mendatang.
"DPRD Kaltim siap berkoordinasi dan mendorong percepatan penganggaran maupun pengerjaan perbaikan melalui mekanisme lintas lembaga," tegas Reza.
Lebih lanjut, kata Reza, keselamatan dan kenyamanan masyarakat merupakan prioritas utama yang harus diutamakan dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.
"Yang mana, menurut saya pemeliharaan infrastruktur dasar terutama jalan penghubung antarkota tersebut menjadi krusial karena padatnya kendaraan yang melintas," tukasnya.
Maka itu, sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan, pihaknya akan terus mengawal kemantapan infrastruktur jalan di Kaltim agar aktivitas sehari-hari masyarakat tidak terganggu.(*)
