Foto: Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle.
SAMARINDA - Semakin dekatnya kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Membuat setiap daerah disekitarnya berbenah diri, untuk menunjukkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Sama halnya dengan Kota Balikpapan, hal ini diungkapkan oleh, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, bahwa Kota yang juga dikenal dengan kota Minyak itu, akan diproyeksikan menjadi pintu gerbang utama menuju pusat pemerintahan Indonesia yang baru.
Namun, balik semangat tersebut, Sabaruddin juga menyadari bahwa tantangan besar sudah ada di depan mata, salah satunya adalah masalah kemacetan lalu lintas yang semakin meresahkan masyarakat Balikpapan.
Dimana, kata Sabaruddin sapaan akrabnya, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan mobilitas kendaraan, jalan-jalan utama kota sudah tidak mampu lagi menampung arus lalu lintas yang terus meningkat.
"Kemacetan yang kita hadapi ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan sekadar rekayasa lalu lintas. Kita membutuhkan jalur alternatif, pelebaran jalan, dan pembangunan infrastruktur baru yang mampu mengakomodasi lonjakan aktivitas yang akan datang," katanya.
Selain itu, legislator dapil Kota Balikpapan ini, juga menyoroti dampak dari proyek besar pembangunan jalan tol Balikpapan-IKN yang semakin terasa pada ruas-ruas jalan lokal.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur utama seperti jalan tol seharusnya tidak berdiri sendiri, tetapi harus disertai dengan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur pendukung yang ada di sekitarnya.
"Jalan tol ini penting, tetapi kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa jalan-jalan lokal yang ada sudah mulai terbebani. Pemerintah pusat harus hadir untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur utama ini tidak justru memperburuk kondisi infrastruktur lain yang sudah ada," tegasnya.
Sabaruddin menambahkan bahwa meskipun pendanaan daerah (APBD) berperan penting, hal itu tidak akan cukup untuk menangani tantangan besar yang dihadapi Balikpapan.
"Dengan segala keterbatasan yang ada, jelas bahwa kami tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah pusat harus turun tangan lebih aktif untuk membantu Balikpapan mempersiapkan diri menyambut era baru sebagai pintu gerbang IKN," sambungnya.
Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang ada.
Meskipun demikian, Sabaruddin tetap optimis dan berharap bahwa perubahan ini akan membuka jalan bagi kemajuan besar bagi Balikpapan.(*)
