Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi.
Paperkaltim, Samarinda - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, memberikan perhatian serius terhadap lumpuhnya jalan H.M. Rifadin dan KM 28 Batuah yang berdampak signifikan pada mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, Akhmed Reza mengungkapkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menangani masalah ini serta memastikan kelancaran transportasi bagi warga.
“Putusnya jalan H.M. Rifadin dan KM 28 Batuah, saya telah meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Bidang Bina Marga untuk berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan," katanya.
"Kami juga meminta Dinas Bina Marga untuk menyiapkan alternatif solusi dan tindak lanjut ke depannya,†sambung Akhmed Reza.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dengan lumpuhnya kedua ruas jalan tersebut, arus kendaraan akan beralih ke ruas jalan provinsi lainnya, termasuk jalur menuju Samarinda melalui jalan tol serta melintasi Muara Jawa, Samoja, dan Sanga-Sanga.
Akhmed Reza menekankan pentingnya antisipasi untuk menghindari hambatan, sehingga kendaraan yang melintas di ruas jalan provinsi tetap aman dan tidak mengalami kerusakan.
“Kita harus antisipasi jangan sampai terjadi hambatan, sehingga kendaraan yang melintas di ruas jalan provinsi tetap aman dan tidak mengalami kerusakan,†tambahnya.
Akhmed Reza juga mengingatkan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan berat, terutama yang overloaded (odol), guna mencegah kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur jalan.
“Kami tidak ingin kondisi jalan provinsi memburuk akibat bertambahnya volume kendaraan,†tegasnya.
Menindaklanjuti dugaan aktivitas penambangan di kilometer 28 yang dianggap berkontribusi terhadap kerusakan jalan, Akhmed Reza menjelaskan bahwa setelah melakukan koordinasi dengan kepala desa setempat, kajian geologi dari tim Universitas Mulawarman (Unmul) menyimpulkan bahwa kerusakan ini lebih disebabkan oleh faktor alam, bukan aktivitas penambangan.
“Jadi, kami akan membawa masalah ini kepada Komisi Tiga dan segera melakukan peninjauan ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan,†ujarnya.
Lebih jauh, Akhmed Reza menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat. Pihaknya tengah bersiap untuk menyampaikan kepada Komisi V DPR RI melalui fraksi Gerindra untuk memberikan prioritas bagi Kaltim melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan BBPJN.
“Kami berharap agar perbaikan di kilometer 28 dapat segera dilakukan agar akses transportasi di Kaltim tidak terganggu,†tutupnya.
Dirinya mengungkapkan bahwa, DPRD Provinsi Kaltim akan terus memantau perkembangan dalam penanganan situasi ini dan berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur yang aman dan berkelanjutan.(*)
