
Paperkaltim.id, Samarinda - Kelangkaan LPG 3 Kg yang melanda berbagai daerah juga dirasakan di Samarinda, meskipun kondisinya masih lebih terkendali dibandingkan wilayah lain. Walikota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa penerapan Kartu Tepat Sasaran berperan dalam mengurangi dampak kelangkaan ini.
Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam mengontrol distribusi LPG yang kerap diserbu warga dari daerah sekitar seperti Tenggarong, Bontang, dan Kutai Barat. Dengan keterbatasan mekanisme verifikasi pembeli, Pemkot Samarinda harus mencari strategi tambahan agar LPG subsidi tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.
"Kita tidak bisa selalu meminta KTP saat transaksi, jadi harus ada langkah ekstra untuk memastikan distribusi tetap terkendali," jelas Andi Harun.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memperluas program Kartu Tepat Sasaran ke sektor UMKM. Dengan cara ini, diharapkan para pelaku usaha kecil yang bergantung pada LPG 3 Kg tetap mendapat pasokan yang stabil.
Selain itu, Walikota menegaskan bahwa pengawasan terhadap harga LPG bersubsidi menjadi prioritas. Ia mengingatkan bahwa harga jual tidak boleh melebihi Rp 20 ribu per tabung, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan ditindak tegas.
Guna memastikan subsidi LPG tepat sasaran, Pemkot Samarinda menggandeng berbagai pihak, termasuk Hiswana Migas, Patra Niaga, dan agen distribusi. Meskipun operasi pasar telah dilakukan untuk meredam dampak kelangkaan, pemerintah berharap distribusi LPG bisa segera stabil tanpa perlu intervensi berkepanjangan.
"Operasi pasar yang terlalu lama dapat berdampak negatif pada perekonomian. Kita ingin ekosistem distribusi LPG berjalan secara alami," tegasnya.
Dengan berbagai langkah pengawasan dan inovasi yang diterapkan, Pemkot Samarinda berupaya memastikan bahwa LPG bersubsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sambil meminimalisir ketergantungan pada campur tangan pemerintah.