Prabowo Subianto
Paperkaltim.id, Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dalam penyelesaian sengketa administratif atas empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menuai perhatian nasional. Sengketa ini mencuat usai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 300.2.2‑2138/2025, yang menyatakan Pulau Lipan, Panjang, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil sebagai bagian dari Sumatera Utara.
Langkah tersebut memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menolak keras keputusan itu dan menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Aceh secara historis dan administratif, mengacu pada UU No. 24/1956 serta perjanjian Helsinki.
Di tingkat legislatif, sejumlah anggota DPR Aceh mendorong agar sengketa ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tidak ada revisi terhadap keputusan Mendagri. Sementara itu, organisasi mahasiswa seperti Persatuan Mahasiswa Aceh (PMA) menuntut pencopotan Mendagri Tito Karnavian karena dianggap mengabaikan hak historis Aceh.
Demonstrasi sempat berlangsung di depan kantor Kemendagri sebagai bentuk protes atas keputusan tersebut. Di tengah eskalasi ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah mengambil alih kewenangan penyelesaian dan akan menyampaikan keputusan final dalam waktu dekat.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan bahwa penetapan tersebut mengacu pada verifikasi Kemendagri sejak 2009, namun menyambut baik langkah Presiden dan menyatakan kesiapan bekerja sama dengan Aceh.
Wakil Mendagri Bima Arya menyebut Kemendagri akan memfasilitasi dialog terbuka antara pihak terkait, melibatkan ahli sejarah, tokoh masyarakat, serta menjadikan UU dan perjanjian lama sebagai dasar pembahasan.
Warganet dari kedua daerah menunjukkan reaksi berbeda. Warga Aceh banyak menyuarakan keprihatinan tentang hilangnya identitas budaya, sementara sebagian warga Sumut mendukung keputusan Mendagri. Kini, masyarakat menantikan penyelesaian damai demi menjaga keutuhan NKRI dan hubungan antardaerah tetap harmonis.
