Menkeu Sri Mulyani.
Paperkaltim.id, Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Menurut Sri Mulyani, pemotongan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) hanya akan diterapkan pada aspek non-esensial, seperti perjalanan dinas dan acara seremonial.
"Langkah efisiensi ini tidak boleh memengaruhi keputusan perguruan tinggi dalam menetapkan UKT. Pendidikan harus tetap berkualitas dan terjangkau bagi mahasiswa," ujarnya.
Sebagian pihak sempat mengkhawatirkan bahwa pemangkasan BOPTN hingga 50 persen dari Rp 6,01 triliun akan berdampak pada biaya kuliah. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan tidak ada korelasi langsung antara efisiensi anggaran dan kenaikan UKT.
Pemerintah terus mengawasi implementasi efisiensi ini agar tidak menghambat jalannya pendidikan tinggi. Dengan demikian, mahasiswa dapat tetap menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya tambahan yang tidak perlu.
Sumber : https://beritanasional.com/detail/94981/pemerintah-tegaskan-efisiensi-anggaran-bantuan-perguruan-tinggi-tidak-boleh-naikkan-ukt
