Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, H. M. Darlis Pattalongi
SAMARINDA - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan terkait gaji pegawai Rumah Sakit Haji Darjad Samarinda yang belum terbayarkan, hingga ketidakjelasan status kepegawaian.
Menyikapi hal itu, Komisi IV DPRD Kaltim segera menyusun agenda pertemuan resmi dengan Dinas Tenaga Kerja dan manajemen RS Haji Darjad.
"Hal ini dilakukan sebagai respon untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa para tenaga kesehatan," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, H. M. Darlis Pattalongi
Untuk itu, dirinya sebagai wakil rakyat menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan ini.
"Kita sudah agendakan pertemuan dengan Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) dan manajemen (Rumah Sakit) Haji Darjad. Target kami, persoalan ini bisa diselesaikan segera,†ujar Darlis, Senin (28/4/2025).
Dia menjelaskan, bahwa persoalan di RS Haji Darjad mulai mencuat ketika puluhan karyawan mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda pada Rabu (16/04) lalu.
"Mereka menyuarakan sejumlah keluhan serius, mulai dari gaji yang belum dibayarkan hingga ketidakjelasan status kepegawaian," tutur Darlis.
Lebih lanjut, Darlis menyampaikan, tak hanya menuntut pembayaran hak, mereka juga menyoroti absennya kontrak kerja resmi yang seharusnya sudah diberikan sejak awal bekerja.
"Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran besar atas hak dan perlindungan hukum mereka sebagai pekerja," ujarnya.
Maka itu, Darlis menekankan bahwa RS Haji Darjad selama ini berperan besar dalam menutupi kekurangan layanan kesehatan di Samarinda.
Karena itu, ia menilai rumah sakit ini perlu diselamatkan, namun tanpa mengorbankan hak-hak tenaga kesehatan dan karyawan yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa.
"Kita harus menyelamatkan rumah sakit ini. Tetapi di saat yang sama, tenaga kesehatan tidak boleh menjadi korban. Mereka sudah memberikan dedikasi yang luar biasa di sektor vital, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat," pungkasnya.(*)
