Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy
SAMARINDA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Suwandy, memberikan pernyataan mengenai progres Pansus LKPJ yang kini tengah berupaya untuk merangkum seluruh temuan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghadapi tahap finalisasi.
Sebagaimana diketahui, laporan BPK yang diterima baru-baru ini mencatat sejumlah temuan yang butuh ditindaklanjuti sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
"Kami akan finalkan semua hasil temuan ini dengan merangkumkan laporan BPK. Dari yang kami lihat, temuan BPK cukup banyak mirip dengan hasil temuan kami, bahkan mungkin lebih banyak karena kami diberi waktu lebih untuk menyelesaikannya. Tentu saja, fokus utama kami adalah pada permasalahan yang masih mangkrak," kata Agus Suwandy.
Agus menambahkan, salah satu isu yang diangkat dalam Pansus adalah kondisi infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah Marangkayu dan daerah lain seperti Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
"Kami telah melakukan tinjauan langsung dan ternyata masih banyak pekerjaan infrastruktur sekolah yang memerlukan perhatian lebih. Saat ini, capaian kami masih berada di 72 persen, di bawah rata-rata seharusnya 74 persen," ungkapnya.
Dia menjelaskan bahwa rekomendasi dari BPK harus diatasi dengan serius dan tidak bisa dilakukan secara sporadis.
"Jika kita ingin mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sesungguhnya, kita harus menuntaskan semua rekomendasi BPK dengan sistematis dan rigid. Mengandalkan WTP sebagai formalitas tanpa perbaikan nyata di lapangan hanya akan mengaburkan tujuan kita," tegas Agus.
Lebih lanjut, Agus juga menyoroti bahwa meskipun beberapa daerah seperti Balikpapan dan Bontang menunjukkan kinerja yang baik dengan skor tinggi, seperti Balikpapan yang mencapai 89 dan Samarinda 78, tantangan dalam menyelesaikan rekomendasi BPK masih besar. Dari sekitar seribu temuan, baru sekitar 400 yang berhasil ditangani.
"Prioritas kami ke depan adalah memastikan agar semua rekomendasi BPK yang belum diselesaikan dapat diselesaikan dalam tahun-tahun ini. Kami percaya, dengan kerja sama yang baik dan disiplin dalam melaksanakan rekomendasi, kita dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di Provinsi Kaltim," pungkasnya.
Dengan demikian, Pansus LKPJ berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.(*)
