Rapat Bersama DPRD Kaltim dan DPRD Kubar di Gedung E, Kompleks DPRD Kaltim, pada Kamis, (15/5/2025).
- Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dalam upaya berbagi strategi dan pengalaman terkait penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, khususnya dalam hal pemangkasan biaya perjalanan dinas.
Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Il DPRD Kubar, Sepe M, yang didampingi oleh Wakil Ketua I, Agustinus, serta sejumlah anggota dewan dan jajaran sekretariat.
Rombongan DPRD Kubar diterima oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kaltim, Hardiyanto, bersama Perencana Ahli Muda Neneng Risnayani dan Staf Keuangan Rosita di Gedung E, Kompleks DPRD Kaltim, pada Kamis, (15/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Hardiyanto menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kaltim telah mulai melakukan penyesuaian internal sebagai respons terhadap kebijakan penghematan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Ia menekankan pentingnya tetap mempertahankan kualitas layanan kelembagaan meskipun harus beroperasi dengan anggaran yang lebih terbatas.
"Efisiensi ini menuntut kita untuk tetap mempertahankan kualitas layanan kelembagaan, namun dengan anggaran yang terbatas," ungkap Hardiyanto.
Menurutnya, strategi yang diambil di Kaltim adalah dengan menata ulang prioritas kegiatan dan memaksimalkan efektivitas setiap kunjungan kerja.
Hardiyanto juga memaparkan pentingnya komunikasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi digital guna mengurangi kebutuhan perjalanan fisik tanpa mengorbankan fungsi pengawasan dan legislasi.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya soal pengurangan biaya, tetapi juga menciptakan birokrasi yang lebih adaptif dan berorientasi hasil.
"Kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk mempercepat transformasi kerja kelembagaan DPRD yang lebih modern," tambahnya.
Sementara itu, DPRD Kubar memberikan apresiasi atas keterbukaan dan penjelasan yang diberikan oleh pihak Sekretariat DPRD Kaltim. Mereka menjadikan Kaltim sebagai rujukan penting dalam implementasi kebijakan pusat, terutama mengingat kompleksitas dan cakupan kerja legislatif di tingkat provinsi.
Pertemuan ini ditutup dengan diskusi mendalam mengenai penyusunan anggaran kerja tahun 2025, langkah-langkah efisiensi perjalanan, serta mekanisme pelaporan kegiatan yang transparan dan akuntabel.
"Kami berharap sinergi ini bisa terus terjalin, karena kolaborasi antardaerah seperti ini sangat penting untuk memastikan kebijakan pusat bisa dijalankan tanpa mengganggu pelayanan publik dan fungsi kelembagaan," tutup Hardiyanto.(*)
