
Paperkaltim.id, Jakarta â Gelombang protes mahasiswa dalam aksi "Indonesia Gelap" serta maraknya tagar #KaburAjaDulu di media sosial mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan kontroversial seperti pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, program makan bergizi gratis (MBG), dan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) dianggap memperburuk kondisi ekonomi dan sosial.
Demonstrasi telah berlangsung di berbagai kota sejak Senin (17/2), dengan puncak aksi dijadwalkan pada Kamis (20/2). Para mahasiswa menilai kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat dan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, aksi ini merupakan refleksi dari kekecewaan masyarakat yang merasa janji perubahan pasca-Pemilu 2024 tidak terealisasi.
"Masyarakat berharap adanya perbaikan ekonomi dan kesejahteraan setelah pemilu. Namun, yang terjadi justru kebijakan yang kontraproduktif," ujar Lili, Selasa (18/2).
Senada dengan Lili, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an, mengkritisi pemangkasan anggaran yang tidak diprioritaskan untuk sektor esensial. Menurutnya, kebijakan ini memperparah keresahan masyarakat.
"Efisiensi anggaran dilakukan, tetapi alokasinya tidak tepat. Program-program kontroversial seperti MBG justru lebih diprioritaskan dibanding sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat," kata Ali.
Ali juga memperingatkan bahwa jika pemerintahan Prabowo Subianto tidak segera merespons tuntutan ini dengan baik, aksi protes dapat semakin meluas dan berdampak negatif terhadap citra pemerintah.
Respons Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menolak narasi "Indonesia Gelap" yang digaungkan dalam aksi mahasiswa. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi tidak boleh disertai dengan penyebaran informasi yang menyesatkan.
"Kami menghormati kebebasan berpendapat, tetapi narasi seperti 'Indonesia Gelap' itu tidak benar. Pemerintah masih bekerja keras untuk memperbaiki kondisi," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi maraknya tagar #KaburAjaDulu sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang ingin mencari peluang kerja di luar negeri. Ia mengakui bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
"Ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Kami harus menciptakan lebih banyak lapangan kerja agar masyarakat tidak merasa harus mencari pekerjaan di luar negeri," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).
Dengan meningkatnya tekanan publik, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk merespons keresahan masyarakat guna mencegah semakin luasnya gelombang protes.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250219095018-32-1199887/wujud-kecewa-rakyat-lewat-aksi-indonesia-gelap-dan-kaburajadulu.