Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Abdulloh
Paperkaltim.id, Samarinda - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menyoroti terkait aspek keamanan Jembatan Mahakam Samarinda.
Pasalnya, dengan kembali terjadinya Jembatan Mahakam yang tertabrak pada Minggu 16 Februari 2025 lalu. Dirinya, juga menyinggung bahwa pihak PT Pelayaran Mitra 7 Samudera yang sudah berkomitmen mengganti fender dengan nilai yang sudah dihitung oleh BBPJN senilai Rp35 miliar plus perbaikan atas jembatan Rp350 juta.
"Namun, dalam surat perjanjian yang ditandatangani materai, tidak dijelaskan rinci waktu pelaksanaan hingga kapan dan siapa yang akan mengerjakan fender Jembatan," kata Abdulloh, Selasa (29/3/2025).
Abdulloh juga mengungkapkan, bahwa Komisi III DPRD Kaltim atas persetujuan semua pihak, meminta 1x24 jam untuk membenahi perjanjian dengan legal hukum atas perjanjian bersama pihak bertanggung jawab dan melibatkan Biro Hukum Pemprov Kaltim.
"Penabrak harus bertanggung jawab. Perjanjian yang ada klise tidak berkekuatan hukum. Kami minta ada perjanjian berkekuatan hukum dari KSOP sesuai aturan undang–undang, paling tidak 1x24 jam sudah ada, dan itu menjadi dasar agar perusahaan tidak lari dari tanggung jawab," tegas dia.
Abdulloh juga menyinggung, bahwa ditutupnya Jembatan atas surat dari Gubernur Kaltim yang sebelumnya diminta pihak KSOP juga menjadi dasar pihaknya, agar regulator patuh untuk mengatur arus lalu lintas, demi keamanan masyarakat.
"Pemerintah dan DPRD jelas, jembatan tidak ada pengaman (fender). Nyawa masyarakat lebih penting. Kalau KSOP bertanggung jawab, tetap membuka, yang bertanggung jawab mereka jika ada kejadian serupa terjadi," jelasnya.
"Dimana, Kerugian miliaran ketika alur sungai ditutup yang dikeluhkan perusahaan yang beroperasi memanfaatkan alur Sungai Mahakam," sambung Abdulloh.
Diakhir, Abdulloh mengatakan bahwa aspek keselamatan masyarakat lebih penting daripada harus mengeluarkan dana triliunan jika jembatan malah ambruk nantinya.
"Kita mengantisipasi agar tabrakan tidak terjadi lagi di pilar jembatan yang sekarang tidak ada lagi fender, jadi harus menunggu fender terbangun dulu dan ini juga sudah di warning oleh Pak Gubernur lewat suratnya ke KSOP. Bisa rugi triliunan malah jika jembatan tidak ditutup sementara," tukasnya.(*)
