Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kelompok Tani Sejahtera (KTS) dan PT Budi Duta Agro Makmur (BDAM), di Gedung E Lantai I, Kantor DPRD Kaltim
Paperkaltim.id, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kelompok Tani Sejahtera (KTS) dan PT Budi Duta Agro Makmur (BDAM), di Gedung E Lantai I, Kantor DPRD Kaltim, pada hari Senin kemarin.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari permohonan mediasi yang diajukan oleh KTS kepada DPRD Kaltim terkait permasalahan yang dihadapi oleh para petani di wilayah Kecamatan Loa Kulu.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin, didampingi Wakil Ketua Komisi II, Sapto Setyo Pramono, menjelaskan bahwa terdapat dua permasalahan utama dalam diskusi ini. Pertama, isu terkait penyediaan plasma 20 persen yang belum direalisasikan oleh PT BDAM kepada masyarakat.
"Penyediaan plasma ini merupakan kewajiban perusahaan untuk menyediakan 20 persen lahan mereka kepada masyarakat untuk dikelola sebagai kebun plasma. Ini adalah bentuk kemitraan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sabaruddin.
Kedua, berkenaan dengan dugaan penggusuran lahan petani oleh PT BDAM yang terjadi di Kecamatan Loa Kulu.
"Penggusuran lahan ini telah memicu konflik agraria dan protes dari masyarakat sekitar dan masyarakat adat. Banyak masyarakat yang menuding bahwa perusahaan melakukan penyerobotan lahan dan merusak tanaman mereka yang merupakan sumber penghasilan," ungkapnya.
Sabaruddin mengharapkan adanya itikad baik dari PT BDAM untuk menyelesaikan masalah ini demi kemaslahatan bersama.
"Kami meminta agar pihak perusahaan memberikan kejelasan dalam waktu dekat. Penanganan masalah ini harus berbasis data yang valid dan akurat," tambahnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus dilakukan secara rinci dan hati-hati agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
"Kami telah sepakat untuk menargetkan penyelesaian dalam waktu satu setengah bulan, dengan tahapan pengumpulan data hingga kunjungan lapangan. Kami akan tetap bersikap objektif dan tidak membiarkan oknum yang menunggangi situasi ini," pungkasnya.(*)
