Foto: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas'ud.
SAMARINDA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas'ud, menekankan perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat terhadap tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Wilayah 3T memiliki kondisi yang jelas berbeda dengan daerah perkotaan, baik dari sisi infrastruktur, akses layanan, budaya, anggaran yang diperlukan, serta sumber daya manusia. Ini mengharuskan kita untuk menyesuaikan pendekatan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, saat menjawab pertanyaan media.
Hasanuddin menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan isu-isu yang dihadapi wilayah 3T.
Dia menyampaikan bahwa Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, telah memberikan konfirmasi mengenai adanya dana khusus untuk daerah-daerah tersebut.
Tadi saya sampaikan tentang pentingnya pendampingan bagi daerah 3T, dan Ibu Menteri langsung menanggapi. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Sekarang yang perlu kita pastikan adalah mekanisme pelaksanaannya agar tepat sasaran, tambahnya.
Hamas juga menginformasikan bahwa tujuh kabupaten di Kalimantan Timur telah disiapkan untuk menerima dukungan pendanaan tersebut.
Meskipun belum merinci nama-nama kabupaten itu, Hamas memastikan bahwa semua daerah tersebut merupakan wilayah yang sulit diakses, terutama karena terbatasnya infrastruktur publik.
Maka itu, dia menegaskan komitmen DPRD Provinsi Kaltim untuk terus mendorong pemerintah pusat agar fokus pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayah 3T.
"Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak dan perempuan di daerah tersebut mendapatkan haknya untuk hidup aman dan sejahtera," tukasnya.(*)
