Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid
Paperkaltim.id, Jakarta – Kasus pagar laut di Bekasi menyoroti carut-marutnya administrasi pertanahan di Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengumumkan bahwa investigasi atas penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini telah rampung dan sejumlah pegawai akan segera dicopot dari jabatannya.
"Pengumuman resmi soal siapa saja yang akan diberhentikan akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan," kata Nusron setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Senin (17/2).
Skandal ini bermula ketika peta bidang tanah dipindahkan ke wilayah laut oleh oknum pejabat BPN. Awalnya, ada 89 sertifikat untuk 11,6 hektare tanah milik 84 orang. Namun, setelah dimanipulasi, luas tanah membengkak menjadi 79 hektare dengan hanya 11 pemilik, termasuk kepala desa setempat.
Modus operandi yang digunakan melibatkan skema PTSL, yang memungkinkan pihak tertentu menyalahgunakan sistem dengan mengalihkan kepemilikan tanah. Nusron menjelaskan bahwa celah ini terjadi karena tim adjudikasi di tingkat kabupaten dapat mengakses akun pengelolaan data, tidak hanya pejabat eselon atas.
Selain itu, dalam pembicaraan dengan Presiden Prabowo, Nusron turut membahas permasalahan tumpang tindih sertifikat hak milik (SHM) yang disebabkan kesalahan administrasi dari tahun 1960 hingga 1987. Skandal ini memperkuat urgensi reformasi agraria guna mencegah praktik manipulasi dalam sistem pertanahan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
