Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba
SAMARINDA - Sebagai wakil rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mempertahankan dan menyuarakan hak-hak rakyat. Tidak sampai disitu saja, mereka juga terus berupaya memperkokoh fondasi demokrasi di daerah.
Salah satu bentuk nyata komitmen itu ditunjukkan oleh Anggota DPRD Kaltim, H. Baba, dalam sebuah kegiatan bertajuk Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Kaltim ke-4 Tahun 2025, yang digelar di kawasan RT 08, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota.
Dalam kesempatan tersebut, ketua Komisi IV DPRD Kaltim, mengangkat persoalan penting yang kerap luput dari perhatian dalam diskusi demokrasi lokal, yakni konsep Human Security atau keamanan manusia.
Dirinya, menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus berpijak pada upaya melindungi manusia secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek politik, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan.
"Demokrasi sejati bukan semata-mata tentang memilih pemimpin dalam pemilu. Demokrasi adalah bagaimana kita memastikan setiap individu merasa aman, terlindungi, dan sejahtera dalam kehidupannya sehari-hari," katanya.
Untuk itu, H. Baba menyampaikan, Human Security harus menjadi kerangka kerja utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik di tingkat daerah.
"Menurut saya sebuah pemerintahan demokratis wajib hadir untuk menjawab persoalan real masyarakat, mulai dari kebutuhan ekonomi, jaminan kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, hingga perlindungan sosial yang adil," pungkasnya.
Kemudian, menurut politikus dari fraksi PDI Perjuangan itu, pembangunan demokrasi tak boleh terlepas dari jaminan perlindungan hak-hak dasar manusia.(*)
