Foto: Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas'ud.
SAMARINDA - Proyek pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) telah mangkrak sekitar satu dekade lamanya.
Hal ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, yang menyampaikan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan kewenangan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kubar.
Menurut dirinya, segala keputusan untuk melanjutkan ataupun mempercepat penyelesaiannya berada di tangan pemerintah daerah (Pemda).
"Proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat memang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Mereka memiliki kuasa penuh untuk mengatur kelanjutan pembangunannya," kata Ekti sapaan akrabnya.
Namun, menurut Ekti, tidak menutup kemungkinan adanya intervensi positif dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Dimana, salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan adalah melalui skema Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi.
Ini adalah sebuah mekanisme pengaliran dana dari provinsi ke kabupaten yang bisa digunakan untuk membiayai proyek strategis.
"Apabila pemerintah kabupaten serius melanjutkan pembangunan, kami di tingkat provinsi siap memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan. Ini bisa menjadi solusi percepatan yang nyata," ujar Ekti.
Kemudian, dirinya menambahkan bahwa penyelesaian Jembatan ATJ sejalan dengan prioritas pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kubar saat ini.
"Kami percaya, dengan adanya komitmen politik yang kuat dan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan provinsi, proyek yang sempat tertunda ini akan kembali menemukan jalannya menuju penyelesaian," tutup Ekti.
Dengan sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, Ekti optimistis, bahwa Jembatan ATJ akan segera berfungsi sebagaimana mestinya, membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Kutai Barat dan sekitarnya.(*)
