Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi
Paperkaltim.id, Bekasi – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan tajam setelah kebijakannya yang mengirim anak-anak dengan perilaku menyimpang ke barak militer dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Seorang wali murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, secara resmi melaporkan Dedi ke Komnas HAM, Senin (12/5/2025), karena menilai pendekatan tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai dasar pendidikan.
Adhel, yang mengaku prihatin atas kebijakan tersebut, menyatakan bahwa langkah itu bukanlah solusi tepat untuk membentuk karakter anak. Menurutnya, pendidikan seharusnya bertujuan untuk memanusiakan manusia, bukan menciptakan tekanan dan ketakutan. Ia menilai pendekatan yang lebih komunikatif dan empatik justru lebih efektif untuk membina anak-anak yang dinilai "nakal" atau bermasalah.
"Anak-anak itu butuh didengar dan dipahami, bukan dilempar ke barak militer seperti tentara. Kita harus tahu dulu alasan mereka berperilaku menyimpang, bukan langsung menghukum mereka dengan cara yang keras," ujar Adhel.
Selain itu, ia juga mengkritik minimnya transparansi dari program tersebut. Menurutnya, tidak ada informasi yang jelas mengenai metode pembinaan yang diterapkan dalam barak, siapa yang mengawasi, dan bagaimana hak-hak anak tetap dijaga selama masa pembinaan.
Adhel berharap Komnas HAM dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan investigasi atas kemungkinan adanya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia juga menyerukan agar pemerintah provinsi mempertimbangkan pendekatan yang lebih ramah anak dalam menangani masalah kenakalan remaja.
Kritik terhadap kebijakan Gubernur Dedi ini menjadi peringatan bahwa solusi atas persoalan sosial tidak dapat disederhanakan melalui pendekatan koersif. Dalam negara hukum, semua kebijakan publik harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak.
