Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra
Paperkaltim.id, SAMARINDA - Seiring dengan adanya kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Ini berdampak pada bidang perhotelan yang ikut merosot.
Hal ini, mendapat respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, yang menurutnya kebijakan efisiensi ini berdampak sangat luas ke banyak profesi yang bergantung dengan sektor ekonomi.
Salah satunya adalah bidang perhotelan, seperti yang disampaikan oleh Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Wied Paramartha.
"Efisiensi ini luar biasa sekali dampaknya kepada dunia perhotelan. Di Samarinda itu tentu marketnya adalah pemerintah dengan menyediakan ruang rapat. Sebanyak 50 sampai 70 persen, memang hotel kita itu berharap dari segmen market pemerintah," katanya.
Pernyataan tersebut tidak ditampikkan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kaltim, Nurhadi Saputra, yang juga tidak setuju dengan adanya kebijakan efisiensi ini.
Dimana, menurut dia, Hotel, penginapan serta pariwisata sangatlah bergantung kepada perputaran ekonomi pemerintahan hingga 70 persen. Maka, Nurhadi sapaan akrabnya, meminta agar pemerintah pusat memberikan kebijakan alternatif untuk mengatur efisiensi.
Lantas pemotongan anggaran yang melibatkan DPRD, serta kegiatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dikhawatirkan menimbulkan dampak kerugian hingga phk kepada hotel-hotel yang ada di Kaltim.
"Dampaknya sangat signifikan bagi mereka, buntutnya akhirnya PHK, kita tidak mau ini terjadi di Kaltim," tegas Politikus PPP Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Balikpapan tersebut.
Dirinya berharap, pemerintah memiliki solusi untuk meningkatkan kunjungan dengan tawaran harga yang lebih rendah sesuai dengan Pagu mereka. Terlebih jika pemerintah pusat dapat melonggarkan kebijakan tersebut.
Dirinya memberi contoh, seperti kota Balikpapan yang sumber pendapatannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pajak disaat kota lain memiliki sumber pemasukan lain selain pariwisata.
"Dampak nyatanya adalah tersendatnya kunjungan ke IKN yang kian jarang dikunjungi. Semakin jarang tamu berkunjung, otomatis PAD kota semakin terasa (Anjloknya)," katanya.
Sebab, lanjut Nurhadi, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat mampu memberikan solusi dan tidak hanya menekankan efisiensi saja.
"Karena keberlangsungan ekonomi, khususnya sektor pariwisata perlu diperhatikan demi memenuhi pemasukan daerah tersebut," tutup dia.(*)
