Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Andi Satya Adi Saputra
, SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, tak hentinya terus mengingatkan terkait krisis kesehatan yang sedang terjadi di Benua Etam.
Andi Satya sapaan akrabnya, mengatakan bahwa provinsi Kaltim menjadi wilayah dengan populasi mendekati 4 juta jiwa, kini menghadapi krisis kesehatan yang cukup mendesak.
Dimana, menurutnya jumlah dokter di Kaltim masih jauh dari cukup untuk melayani masyarakat secara optimal. Hal ini, menjadi sorotan penting untuk pemerintah.
Andi Satya yang juga seorang dokter dan pengajar ini, menyampaikan bahwa, menurut data yang ada Kaltim hanya memiliki sekitar 2.000 dokter.
"Populasi Kaltim yang mencapai 4 juta provinsi ini seharusnya memiliki setidaknya 4.000 dokter untuk memenuhi standar layanan kesehatan yang memadai," jelasnya.
Dengan angka ini hanya separuh dari jumlah yang direkomendasikan oleh organisasi kesehatan dunia WHO yang menetapkan idealnya satu dokter untuk 1000 penduduk.
"Artinya kita masih kekurangan 50% dari standar who yang seharusnya dipenuhi," sambung Andi Satya.
Namun, lanjut Andi Satya, jumlah yang minim hanyalah salah satu sisi masalah. Maka itu, dirinya menekankan bahwa distribusi dokter yang tidak merata memperparah kondisi ini.
"Dari total 2000 dokter sekitar 80% terkonsentrasi di 3 Kota besar yakni Samarinda, Balikpapan dan Bontang. Hal ini meninggalkan sebagian besar wilayah lain dalam keadaan minim tenaga medis," tutur dia.
Kemudian, lebih lanjut kata Andi Satya, bahwa dari jumlah tersebut 800 adalah dokter spesialis yang mayoritasnya memilih praktik di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda di mana kesejahteraan dan fasilitas lebih menjanjikan.
"Sulit mempersalahkan dokter yang enggan bertugas di daerah terpencil di mana akses jalan sulit dan fasilitas rumah sakit masih jauh dari memadai," ucapnya.
Ditanya terkait, solusi yang diperlukan, Andi Satya, menyampaikan bahwa solusi ini ada di tangan pemerintah investasi dalam peningkatan infrastruktur kesehatan dan jaminan kesejahteraan bagi dokter yang bertugas di pedalaman menjadi kunci untuk menarik lebih banyak tenaga medis ke wilayah-wilayah tersebut.
"Jadi pentingnya peran dan tugas pemerintah, yang mana untuk memastikan bahwa fasilitas di daerah terpencil cukup memadai untuk mendorong para dokter mengambil peran di sana," tandasnya.(*)
