Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Abdulloh.
Paperkaltim.id, SAMARINDA - Melihat Kondisi jalan nasional di Kalimantan Timur (Kaltim) yang menjadi nadi konektivitas antardaerah, masih belum mendapatkan perhatian yang optimal dari pemerintah.
Hal ini menjadi perhatian, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Abdulloh, yang menyampaikan di tengah pesatnya pembangunan di Kaltim, sebuah ironi masih tersimpan rapat di jalanan beraspal yang mulai retak, berlubang, dan terkadang berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan tiba.
Dirinya, mengungkapkan kegelisahan yang mewakili suara banyak pihak. Abdulloh menilai bahwa persoalan infrastruktur jalan, khususnya jalan nasional, tidak bisa terus dibiarkan menjadi masalah laten.
"Memang, sesuai statusnya, jalan nasional menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat. Tapi faktanya, di lapangan, belum semua ruas mendapat perhatian yang layak," ujarnya,
Untuk itu, Abdulloh menegaskan, betapa pentingnya infrastruktur yang baik bagi pergerakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dirinya menjelaskan, Kaltim dengan wilayah yang begitu luas dan karakter geografis yang beragam, membutuhkan akses jalan yang memadai untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi, distribusi logistik, dan mobilitas harian masyarakat.
"Sayangnya, banyak ruas jalan nasional, mulai dari kawasan perkotaan hingga ke daerah perbatasan, justru tampak terabaikan," tutur dia.
Dimana, lanjut Abdulloh, retakan, lubang menganga, hingga badan jalan yang bergelombang menjadi pemandangan biasa yang seharusnya tidak terjadi di jalan dengan status nasional.
Diakhir, dirinya mengakui bahwa dari sisi pendanaan, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan langsung untuk memperbaiki jalan nasional karena sudah menjadi ranah APBN yang dikelola oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
"Meski demikian, keterbatasan sumber daya di BBPJN menyebabkan banyak ruas jalan tidak tertangani secara optimal," tukas Abdulloh.(*)
