Tangkapan Layar Video Viral Bahlil diteriaki Penipu oleh warga Papua
Paperkaltim.id, Raja Ampat – Kunjungan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada awal Juni 2025 menuai respons keras dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan. Niat awal untuk meredam kontroversi terkait aktivitas tambang nikel oleh PT GAG Nikel justru berubah menjadi momen konfrontatif yang terekam luas di media sosial.
Saat Bahlil turun dari kapal di dermaga, sejumlah warga dan mahasiswa menghadangnya sambil melontarkan hujatan. Dalam rekaman video, terdengar teriakan “Anda penipu! Anda tipu rakyat Raja Ampat!†yang disampaikan oleh seorang aktivis dengan atribut adat. Ketegangan pun sempat terjadi sebelum akhirnya diredam aparat keamanan setempat.
Kemarahan warga dipicu oleh anggapan bahwa Bahlil terlalu berpihak pada perusahaan tambang dan tidak mengindahkan suara masyarakat lokal yang menolak keras eksploitasi sumber daya alam di kawasan mereka. Warga juga menuding proses perizinan tidak melibatkan masyarakat adat secara transparan.
Menanggapi kritik tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa izin operasional PT GAG Nikel telah dikeluarkan jauh sebelum dirinya menjabat, yakni pada 2017. Ia menegaskan tidak menerbitkan izin baru dan menegaskan bahwa lokasi tambang berada di luar kawasan konservasi atau area wisata utama Raja Ampat.
“Saya hanya ingin memastikan semua prosedur berjalan sesuai aturan. Tidak ada intervensi dari saya,†ujar Bahlil dalam konferensi pers di lokasi.
Meski pernyataan itu disampaikan secara terbuka, reaksi publik tak mereda. Aktivis lingkungan menilai bahwa aktivitas tambang di Pulau Gag tetap akan berdampak ekologis secara luas, mengingat Raja Ampat adalah ekosistem yang terhubung satu sama lain.
Gerson Samori, pegiat lingkungan Papua, menekankan bahwa kerusakan di satu bagian Raja Ampat akan membawa dampak terhadap kawasan lain, meski secara administratif tidak berstatus sebagai kawasan konservasi.
Sementara itu, beberapa anggota DPR RI dari Komisi IV dan VII menyerukan evaluasi atas izin PT GAG Nikel. Mereka meminta pemerintah berhenti memberikan pernyataan kontradiktif yang dinilai memperlemah komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat.
Kontroversi ini menandakan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, terutama di wilayah sepeka Raja Ampat.
