Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi
Paperkaltim.id, Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di kawasan Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi. Langkah ini dianggap sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan hidup serta penghormatan terhadap suara masyarakat adat.
Dalam pernyataan resminya, Bambang menilai pencabutan IUP ini sebagai bentuk nyata perhatian kepala negara terhadap ekologi dan masa depan kawasan konservasi. Ia menyebut keputusan tersebut bukan hanya soal penghentian bisnis, melainkan wujud kepemimpinan yang mendahulukan kepentingan jangka panjang ketimbang keuntungan sesaat.
“Ini bukan sekadar keputusan administratif, tapi juga keberanian politik untuk berpihak pada kelestarian alam,†ujar politikus Gerindra itu. Ia menambahkan bahwa Raja Ampat adalah warisan dunia yang harus dijaga bukan hanya oleh Indonesia, tetapi juga untuk generasi global mendatang.
Empat perusahaan yang izinnya dicabut mencakup PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham, yang seluruhnya beroperasi di dalam kawasan Geopark Raja Ampat. Keputusan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo pada Senin (9 Juni 2025).
Sementara itu, IUP milik PT Gag Nikel yang beroperasi di luar kawasan Geopark tidak ikut dicabut, namun pemerintah tetap memberlakukan penghentian sementara dan mengintensifkan pengawasan terhadap kegiatan tambang perusahaan tersebut.
Menurut Bambang, langkah ini merupakan awal dari reformasi besar dalam tata kelola pertambangan di wilayah konservasi. Ia menyebut dua prioritas selanjutnya adalah pemulihan ekosistem bekas tambang dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perizinan tambang di kawasan sensitif, termasuk pulau-pulau kecil.
“Presiden Prabowo sedang mengirim pesan penting: bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan,†tegas Bambang. Sikap tegas ini pun mendapat dukungan penuh dari DPR, khususnya Komisi XII, untuk memastikan kebijakan berjalan konsisten dan berkelanjutan.
