Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi
SAMARINDA – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, yang dipimpin oleh Ketua Subandi, telah melaksanakan rapat internal untuk membahas aduan yang diterima terkait dua anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra dan M. Darlis Pattalongi.
Aduan ini disampaikan oleh tim Advokat Kaltim setelah terjadi insiden pengusiran kuasa hukum Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Selasa, 29 April 2025 lalu.
Dalam rapat internal tersebut, Badan Kehormatan melakukan verifikasi atas laporan yang masuk dan menyimpulkan bahwa laporan dari pihak pelapor memenuhi syarat dan dilengkapi dengan dokumen yang relevan.
"Kami menyadari pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, sehingga setiap proses dilakukan dengan seksama," katanya.
Sebagai langkah lanjut, BK DPRD Kaltim berencana untuk mengagendakan rapat klarifikasi yang akan melibatkan pihak pelapor. Rapat tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal bulan Juni mendatang, meskipun tanggal pasti masih dalam tahap penetapan.
"BK berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapat dan klarifikasi terkait laporan ini," tutur Subandi.
"Intinya, hari ini kami telah membahas langkah-langkah selanjutnya. Kami berkomitmen untuk menangani laporan ini dengan serius dan profesional. Setiap laporan yang masuk akan kami tanggapi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar keadilan dapat ditegakkan." jelas Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi.
Badan Kehormatan DPRD Kaltim akan terus memberikan pembaruan mengenai perkembangan penanganan kasus ini.
"Kami menghargai perhatian dan dukungan dari seluruh masyarakat, serta berharap proses ini dapat berjalan dengan baik demi kepentingan bersama dan untuk menjaga nama baik lembaga," pungkasnya.(*)
