Foto: Abdulloh
SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menyoroti wacana perubahan status beberapa ruas jalan nasional menjadi jalan provinsi atau kota yang dinilainya bukan solusi konkret dan cepat untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa proses administrasi perubahan status bisa memakan waktu bertahun-tahun dan selama itu, kondisi jalan justru terancam makin memburuk.
Menurut Abdulloh, kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang layak tidak bisa menunggu. Ia mencontohkan beberapa kasus di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), di mana sejumlah ruas jalan yang diusulkan untuk menjadi tanggung jawab provinsi masih dalam kondisi rusak dan butuh penanganan segera.
"Kalau kita hanya menunggu perubahan status jalan, bisa-bisa masyarakat terus menjadi korban kerusakan jalan selama bertahun-tahun," ujarnya. Oleh karena itu, Abdulloh menyatakan bahwa pihaknya memilih pendekatan yang lebih realistis dengan terus mendesak pemerintah pusat untuk segera memperbaiki jalan nasional tanpa harus menunggu perubahan administrasi.
Ia juga menekankan bahwa status jalan nasional tidak boleh menjadi alasan untuk lalai dalam pemeliharaan. Baginya, jalan yang baik bukan hanya persoalan fisik semata, melainkan merupakan representasi dari keberpihakan negara terhadap rakyat. Akses yang mudah ke pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai.
Komisi III DPRD Kaltim, lanjut Abdulloh, akan terus menyuarakan kebutuhan infrastruktur secara kritis sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ia berharap, dorongan dan masukan dari wakil rakyat di daerah bisa membuat pemerintah pusat lebih cepat merespons dan mempercepat proses perbaikan.
Abdulloh menutup dengan menegaskan bahwa konektivitas yang sejati tidak hanya diukur dari pembangunan jalan baru, melainkan dari kemampuan menjaga kualitas jalan yang sudah ada agar terus dapat melayani kebutuhan warga di seluruh pelosok Kaltim.
