Foto: Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Abdulloh.
SAMARINDA - Kurang optimalnya penanganan jalan nasional yang ada di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, membuat prihatin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Abdulloh.
"Meski status jalan nasional seharusnya menjamin pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun kondisi di lapangan menunjukkan banyak ruas jalan yang rusak dan belum mendapatkan perhatian yang memadai," ungkapnya.
Abdulloh menyampaikan, meskipun secara teknis jalan nasional memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kenyataannya penanganannya seringkali tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
"Memang, status jalan nasional membuat penanganannya menjadi tanggung jawab pusat, namun kenyataannya belum semua ruas jalan diperhatikan dengan serius," tuturnya.
Dirinya, kemudian menyebutkan sejumlah ruas jalan di Kaltim, terutama yang menghubungkan kota-kota dan kawasan pedesaan, sering mengalami kerusakan parah dan mengganggu kelancaran transportasi.
"Salah satu faktor utama ketidakefektifan penanganan jalan nasional adalah beban kerja yang terlalu besar pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), yang selama ini bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan jalan-jalan tersebut," ungkap Abdulloh.
Dengan anggaran terbatas dan jumlah proyek yang terus bertambah, sambung Abdulloh, BBPJN tidak selalu mampu memberikan perhatian yang maksimal terhadap seluruh ruas jalan nasional, yang berdampak langsung pada kualitas infrastruktur di Kaltim.
Maka itu, Abdulloh berharap agar pemerintah pusat segera melakukan tindakan konkret dan cepat untuk memperbaiki dan merawat jalan-jalan nasional yang ada di Kaltim.
"Dengan kualitas infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," ujar dia.
Diakhir, dirinya menyampaikan bahwa, DPRD Kaltim melalui Komisi III, terus mengawasi dan mendorong agar masalah infrastruktur jalan ini dapat segera diselesaikan dengan langkah-langkah nyata.
"Sehingga dapat menciptakan konektivitas yang lebih baik antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," tutup Abdulloh.(*)
