TENGGARONG – Upaya menjaga kelestarian kawasan hutan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali ditegaskan melalui pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Satuan Tugas Pengamanan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (20/10/2025), menjadi forum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi persoalan pengelolaan dan perlindungan hutan.
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dan turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani, Kepala DPMPTSP Alpian Noor, Kepala DLHK Slamet Hadiraharja, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dari unsur aparat penegak hukum, hadir Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar beserta jajarannya, perwakilan Kejaksaan Negeri Tenggarong, serta Kodim 0906/Kukar.
Dalam sambutannya, Sunggono menyebut rapat tersebut menjadi langkah penting untuk menyatukan visi dan strategi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan di Kukar membutuhkan koordinasi yang solid, mengingat luas wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.
“Bentang kawasan hutan di Kukar sangat luas dan menyimpan potensi besar. Namun, tantangan kita juga tidak kecil, mulai dari pembalakan liar hingga tumpang tindih pemanfaatan lahan. Karena itu, koordinasi lintas sektor seperti ini sangat penting,” ujar Sunggono.
Ia menekankan bahwa pengamanan kawasan hutan tidak boleh dimaknai sekadar sebagai upaya penegakan hukum, tetapi juga harus diiringi dengan pemberdayaan masyarakat sekitar agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan.
“Kami ingin hasil dari forum ini tidak hanya menegakkan aturan, tapi juga memberi solusi agar masyarakat tetap bisa hidup produktif dengan cara yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Satgas PKH Kombes Pol M. Dharma Nugraha menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemkab Kukar. Menurutnya, Satgas PKH tidak hanya berfokus pada penertiban aktivitas ilegal, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif di lapangan.
“Kami tidak hanya datang untuk menindak, tetapi juga untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga kawasan hutan. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat adalah dua hal yang sama pentingnya dengan penegakan hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan menjaga kelestarian hutan di Kukar hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun masyarakat, bergerak bersama.
“Ke depan, kami ingin pengamanan kawasan hutan di Kukar dilakukan lebih efektif dan terarah, dengan melibatkan semua elemen secara aktif,” pungkasnya.
