Samarinda – Setelah muncul berbagai keluhan dari mahasiswa penerima program pendidikan gratis “Gratis Pol”, Pemprov Kalimantan Timur langsung turun tangan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh pembayaran UKT yang terlanjur dilakukan mahasiswa pasti diganti sepenuhnya, dan tidak ada dana yang akan hangus.
Namun kekhawatiran itu akhirnya terjawab. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa seluruh dana yang sudah dibayarkan mahasiswa ke kampus tidak akan hangus. Pemerintah memastikan dana talangan tersebut akan dikembalikan secara penuh, sesuai skema dan verifikasi yang telah diatur.
“Mahasiswa tidak perlu cemas. Semua pembayaran yang sudah terlanjur disetorkan akan diganti secara utuh. Tidak ada satu rupiah pun yang akan hilang,” tegas Seno Aji dalam keterangannya.
Seno Aji menjelaskan persoalan yang muncul bukan disebabkan oleh ketersediaan anggaran. Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana untuk membiayai ribuan mahasiswa penerima Gratis Pol. Kendala terjadi pada proses administrasi, verifikasi data, serta sinkronisasi antara kampus dengan pemerintah.
“Masalahnya ada pada teknis pelaksanaan di lapangan, terutama proses verifikasi. Jadi tidak ada hubungannya dengan anggaran yang kurang,” ujarnya.
Keluhan mahasiswa terjadi karena sejumlah perguruan tinggi meminta mereka tetap membayar UKT agar tidak terlambat registrasi kuliah. Padahal, sebagian mahasiswa telah dinyatakan masuk kategori penerima program gratis.
Pemprov Kaltim menegaskan bahwa mekanisme penggantian akan dilakukan setelah data diverifikasi. Kampus juga diminta bekerja sama agar proses penyelesaian dapat berlangsung cepat, transparan, dan tanpa mengganggu aktivitas akademik mahasiswa.
Program Gratis Pol merupakan salah satu kebijakan strategis Pemprov Kaltim untuk membuka akses pendidikan yang lebih adil bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu atau terdampak ekonomi.
Melihat dinamika yang terjadi, Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program tersebut. Ia menilai pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang tidak boleh terhenti hanya karena persoalan administrasi.
“Gratis Pol itu berpihak pada mahasiswa. Jadi pemerintah tidak akan membiarkan mereka terbebani oleh sistem. Semua tetap berjalan, hanya perlu penyempurnaan teknis,” katanya.
Pemprov Kaltim juga meminta pihak kampus bersikap kooperatif dan tidak mengambil langkah yang justru membebani mahasiswa. Seno Aji menekankan bahwa kampus harus mendukung kebijakan pemerintah, bukan mengikuti prosedur yang membuat mahasiswa terhimpit.
“Jangan sampai mahasiswa yang seharusnya terbantu justru diberatkan. Kami minta kampus memastikan bahwa mahasiswa penerima program tetap bisa menjalani kuliah tanpa tekanan finansial,” tuturnya.
Selain itu, Dinas Pendidikan dan pihak terkait akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program agar tidak terjadi penumpukan keluhan seperti sebelumnya. Mekanisme pelaporan juga diperbaiki, termasuk menyediakan kanal aduan khusus mahasiswa.
Pemprov Kaltim menargetkan seluruh perbaikan administrasi dapat rampung sebelum semester baru dimulai. Dengan demikian, mahasiswa penerima Gratis Pol tidak lagi harus menalangi biaya kuliah atau khawatir status pendanaan mereka belum jelas.
“Ke depan, kami ingin semua berjalan otomatis. Data masuk, verifikasi beres, kampus menerima, mahasiswa aman. Tidak boleh berulang seperti kemarin,” tambahnya.
Dengan penegasan ini, mahasiswa di Kaltim diharapkan bisa kembali fokus pada aktivitas kuliah tanpa kekhawatiran terkait pembayaran UKT. Program Gratis Pol disebut tetap menjadi prioritas Pemprov Kaltim sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas SDM daerah melalui akses pendidikan yang inklusif dan merata.
