JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terkait keselamatan masyarakat.
“Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG, jadi prioritas utama,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
Makanan dari SPPG yang dinonaktifkan kini tengah diuji di laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil uji tersebut akan menjadi dasar langkah lanjutan terhadap 56 SPPG.
Nanik berharap, evaluasi ini dapat menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG. “BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga,” tegasnya.
Selain menonaktifkan SPPG, BGN juga membuka kanal pengaduan publik untuk mendeteksi dini jika muncul kasus serupa. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan kanal ini akan memperkuat sistem monitoring di lapangan.
“BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring. Hal ini untuk memastikan persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat,” kata Hida.
Ia menambahkan, momentum ini akan dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola SPPG dari hulu hingga hilir, mulai rantai pasokan bahan pangan, proses pengolahan di dapur, hingga distribusi ke penerima manfaat.
“Evaluasi ini adalah momentum perbaikan menyeluruh. Kami ingin memastikan standar keamanan pangan dipatuhi di semua lini, sehingga penerima manfaat terlindungi,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto juga turun tangan dengan mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas kasus keracunan MBG.
Dalam arahannya, Prabowo meminta semua SPPG menjamin kebersihan dapur dan peralatan yang digunakan.
“Kita risau masih ada (kasus keracunan), makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri,” ujar Prabowo saat menghadiri Munas PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Selain itu, ia juga memerintahkan setiap dapur MBG memiliki alat uji sebelum makanan didistribusikan.
“Kita perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Dan langkah-langkah preventif lainnya,” tegasnya.
Sejak Januari hingga September 2025, tercatat lebih dari 5.000 kasus keracunan terkait distribusi MBG. Dengan adanya evaluasi menyeluruh dan instruksi presiden, pemerintah berharap kualitas layanan program gizi gratis ini bisa kembali terjaga.
