Paperkaltim.id, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, mengungkapkan kritik terhadap kebijakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim yang disebut-sebut mengikuti arahan Gubernur untuk menghapuskan anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.
Alasan teknis yang disampaikan oleh Bappeda, termasuk keterbatasan waktu dan belum diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub). Hal ini, Abdulloh menilai tidak seharusnya menjadi penghalang untuk memenuhi aspirasi masyarakat.
Dirinya menegaskan pentingnya responsibilitas pemerintah dalam mendengar dan memenuhi kebutuhan rakyat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
“Jika memang ada keseriusan politik dari pimpinan daerah, seluruh perangkat birokrasi pasti bisa bergerak untuk mendukung usulan masyarakat. Kita harus ingat, aspirasi warga jangan sampai dikorbankan hanya karena alasan teknis. Itu jelas tidak adil,” tegas Abdulloh.
Lebih lanjut, Abdulloh mengingatkan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan publik.
Untuk itu, dia berharap agar semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi yang konstruktif, demi kesejahteraan masyarakat di Kaltim.
“DPRD Kaltim akan terus mengawasi perkembangan ini dan mendorong pemerintah untuk mengedepankan kepentingan rakyat daripada sekadar mengikuti prosedur yang menghambat,” pungkasnya.
Abdulloh juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan serta aspirasi, agar pemerintah dapat memahami kebutuhan yang sebenarnya.(*)
