Paperkaltim.id, Samarinda – Dalam menghadapi temuan praktik pengoplosan beras lebih dari 200 merek yang beredar di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan transparansi distribusi pangan menjadi akar permasalahan yang harus segera diatasi.
Fenomena ini telah memicu kekhawatiran serius di kalangan masyarakat, karena skandal pengoplosan beras ini bukan hanya sekadar pelanggaran etik dagang, tetapi juga merupakan ancaman sistemik terhadap hak konsumen dan stabilitas pangan daerah.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan sidak insidental. Harus ada reformasi sistem pengawasan, dari hulu ke hilir,” ujar Firnadi sapaan akrabnya.
Dia menjelaskan bahwa pengawasan yang selama ini berjalan tidak cukup efektif untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
Firnadi mengusulkan pembentukan Tim Pengawasan Terpadu lintas instansi yang melibatkan unsur legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Kita perlu melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok beras, termasuk mekanisme pelabelan dan sertifikasi kualitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk yang sampai ke konsumen benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, kata Firnadi, DPRD Kaltim mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjuti perkara ini dengan memperkuat regulasi dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
“Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menciptakan sistem distribusi pangan yang transparan dan akuntabel,” tutup Firnadi.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kondisi distribusi pangan di Kalimantan Timur dapat meningkat dan masyarakat dapat memperoleh produk pangan yang aman dan berkualitas.(*)
