Paperkaltim.id, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan bahwa proses tata kelola pertambangan di wilayahnya harus melibatkan kolaborasi yang lebih luas antara berbagai stakeholder.
Salehuddin menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi sektor pertambangan, termasuk praktik penambangan ilegal.
“Proses tata kelola pertambangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, terutama dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Kita harus merangkul semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam kita,” ujarnya.
Salehuddin menambahkan bahwa kemunculan praktik illegal mining yang marak terjadi di sejumlah daerah memerlukan perhatian serius.
Dia berpendapat bahwa pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi antara pemerintah, perusahaan tambang, serta komunitas lokal sangat penting guna mencegah kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang merugikan masyarakat.
“Saya pikir proses pengawasan dalam sektor ini memang harus ditingkatkan. Kita perlu strategi yang lebih holistik dan terpadu untuk memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak merugikan masyarakat,” tegas Salehuddin.
Ketua Komisi I ini, juga mengharapkan adanya forum komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta keluhan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
“Hal ini diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel,” tukasnya.
Salehuddin memandang bahwa kolaborasi adalah kunci solusi menghadapi berbagai masalah dalam sektor pertambangan di Kaltim. (*)
