Paperkaltim.id, SAMARINDA – Pertambangan ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi sorotan masyarakat dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan pentingnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menangani aktivitas ilegal ini.
“Yang namanya ilegal harusnya ditindak oleh aparatur penegak hukum, baik di level provinsi seperti Kejati, Polda, maupun Gakkum,” ujar Salehuddin.
Dirinya menambahkan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum, bahkan sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait isu tata kelola pertambangan di Kaltim yang dinilai sangat memprihatinkan dan semrawut.
“Dampak dari pertambangan ilegal ini tidak hanya berpengaruh pada aspek lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan anak-anak yang menjadi korban akibat pembiaran kolam tambang yang tidak dikelola dengan baik oleh pelaku pertambangan,” tegasnya.
Salehuddin menyoroti pula penggunaan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten yang digunakan secara sembarangan untuk hauling, yang jelas bertentangan dengan peraturan yang telah ada.
“Walaupun kita sudah memiliki perdanya, eksekusi di lapangan masih lemah, termasuk adanya oknum di Dinas ESDM yang telah teridentifikasi dalam putusan tertentu. Dana pasca tambang yang seharusnya digunakan untuk menutup void-void tambang justru tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oleh segelintir orang,” jelas Salehuddin.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim mengimbau seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, untuk segera mengambil langkah tegas dalam rangka memberantas pertambangan ilegal demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Kalimantan Timur.
“Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ilegal ini, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup serta memberikan perhatian kepada generasi yang akan datang,” tutup Salehuddin. (*)
