Paperkaltim.id, SAMARINDA — Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Balikpapan diharapkan mampu mengedepankan pemerataan infrastruktur dasar, terutama dalam hal ketersediaan air bersih.
Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah warga di Balikpapan masih harus bergantung pada air tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemerataan infrastruktur dasar yang harus secepatnya diatasi.
Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H. Baba, mengungkapkan fakta ini usai melakukan peninjauan di beberapa kawasan padat penduduk, seperti Karang Joang, Damai Bahagia, Graha Indah, Balikpapan Utara, dan Landasan Ulu. “Di area ini, fasilitas dasar, terutama akses terhadap air bersih, masih minim,” katanya.
Baba mengakui bahwa pihaknya sering menerima aspirasi dari masyarakat terkait berbagai masalah infrastruktur, termasuk penerangan dan drainase.
Namun, ia menekankan bahwa kewenangan tersebut berada di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. “Kami hanya bisa mendukung lewat bantuan keuangan provinsi,” jelasnya.
Dia menambahkan bahwa Bantuan Keuangan (Bankeu) dari provinsi dapat diberikan hanya setelah ada rekomendasi dari Pemkot Balikpapan.
Permasalahan mendasar yang paling mendesak saat ini, menurut Baba, adalah ketersediaan air bersih.
“Di sejumlah kawasan, warga masih bergantung pada air hujan karena mereka belum terhubung dengan jaringan air bersih yang memadai. Selama ini, masyarakat mengandalkan tadah air hujan,” ujarnya.
Sebagai salah satu langkah jangka panjang, DPRD Kaltim mendorong dilaksanakannya program pipanisasi dari Samarinda ke Balikpapan, yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim.
“Meski beberapa wilayah telah terhubung dengan jaringan, distribusi air bersih masih belum merata,” terangnya.
Dinas PUPR pun, lanjut dia, sedang melakukan kajian untuk mengevaluasi kawasan yang belum terlayani dan yang sudah terhubung.
Baba juga menegaskan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemkot Balikpapan, dan dinas teknis terkait.
“Hal ini penting agar keluhan masyarakat terkait air bersih, penerangan, dan drainase dapat segera ditangani. Masalah ini membutuhkan koordinasi yang cepat dan eksekusi yang nyata agar penyelesaiannya tidak sekadar menjadi wacana.” tukasnya.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerataan infrastruktur dasar demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Balikpapan, terutama dalam menghadapi tantangan sebagai penyangga IKN.(*)
