SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Apansyah, menegaskan bahwa salah satu faktor utama yang memperburuk kerusakan jalan di daerah ini adalah sistem drainase yang belum memadai.
Apansyah menyoroti bahwa kerusakan jalan seringkali terjadi secara berulang, terutama saat musim hujan. Menurutnya, proses penanganan untuk memperbaiki jalan yang rusak ini juga terbilang lambat, sehingga menjadi perhatian serius bagi DPRD.
“Di Mahakam Ulu, jika jalan rusak, bisa berbulan-bulan baru diperbaiki. Ini merugikan warga yang sangat bergantung pada jalan tersebut untuk aktivitas ekonomi dan sosial,” ungkap Apansyah.
Dirinya menekankan bahwa persoalan infrastruktur jalan tidak bisa terus dibiarkan tanpa perhatian yang serius dari pemerintah.
Untuk menjawab permasalahan ini, pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 triliun khusus bagi sektor Bina Marga.
Dana tersebut direncanakan akan digunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan serta pembangunan jembatan di seluruh wilayah provinsi.
Meskipun demikian, DPRD kaltim mengingatkan agar penggunaan anggaran tersebut benar-benar menyentuh daerah-daerah yang selama ini tertinggal dan membutuhkan perhatian lebih.
“Pembangunan harus merata. Dari Samarinda, Kutai Barat, hingga konektivitas ke Bontang harus dipastikan berjalan. Semua daerah berhak mendapatkan akses yang layak,” tegas Apansyah.
Untuk itu, dirinya mendesak agar fokus pembangunan tidak hanya tertuju pada jalur-jalur strategis yang telah baik kondisinya, tetapi juga pada jalan-jalan yang menjadi nadi kehidupan di desa-desa terpencil.
DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus memantau dan mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah yang konkret dalam meningkatkan infrastruktur jalan dan sistem drainase untuk mengurangi dampak kerusakan jalan yang sering terjadi.
