SAMARINDA – Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar kota-kota besar dan daerah-daerah terpencil di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok.
Melihat ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan keprihatinannya dan menekankan perlunya langkah konkret untuk mengatasi masalah ini.
Kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang menikmati akses pendidikan yang lebih baik dan fasilitas umum yang memadai, sementara daerah-daerah terkecil seperti Mahulu dan Kubar masih menghadapi kesulitan dalam bidang pendidikan dan infrastruktur.
Meskipun total IPM di Kaltim menunjukkan tren peningkatan, realitas di lapangan menciptakan disparitas yang perlu segera diatasi.
“Kita perlu memahami bahwa ketimpangan ini menjadi sebuah tantangan yang serius. Kota-kota besar dapat menikmati akses pendidikan yang baik dan fasilitas umum yang memadai, sementara daerah lain masih menghadapi kesulitan dalam hal akses pendidikan dan infrastruktur,” kata Andi Satya.
Melanjutkan pernyataannya, Andi Satya menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk proaktif dalam melakukan intervensi yang dapat memperbaiki kondisi di daerah-daerah tertinggal.
“Perbaikan akses pendidikan, termasuk penyediaan beasiswa dan program vokasi, menjadi langkah awal yang krusial. Selain itu, pemerintah juga harus fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.” jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Satya mengingatkan bahwa ketimpangan yang terlalu mencolok tidak hanya berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mengancam potensi ekonomi daerah.
“Kita ingin setiap warga Kaltim mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Oleh karena itu, menjadi tugas kita semua untuk mengatasi ketimpangan ini dengan serius,” imbuhnya.
Melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan, Andi Satya berharap IPM di seluruh wilayah Kalimantan Timur dapat ditingkatkan, menciptakan kesetaraan yang lebih baik di antara kota-kota dan kabupaten di Kaltim.
“Dengan demikian, diharapkan semua masyarakat Kaltim bisa menikmati hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan,” pungkasnya.(
