SAMARINDA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, atau kerap disapa Hamas, mengekspresikan keprihatinan mendalam terkait ketimpangan yang semakin mencolok dalam pengelolaan fiskal antara daerah penghasil sumber daya alam dan pemerintah pusat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul isu krusial mengenai alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum proporsional serta adil dengan kontribusi signifikan Provinsi Kaltim terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional.
“Selama ini, Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar PNBP nasional, khususnya di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Namun sayangnya, hal ini belum diimbangi dengan alokasi DBH yang adil dan sebanding dengan kontribusi tersebut,” ungkap Hamas
Dia menekankan bahwa ketimpangan ini perlu segera ditangani dengan tindakan yang lebih terstruktur dan kolaboratif.
Hamas menambahkan pentingnya koordinasi lintas instansi serta dukungan regulasi yang kuat untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara daerah penghasil sumber daya dengan pemerintah pusat.
“Kita perlu mengedepankan diplomasi fiskal kepada pemerintah pusat untuk memastikan bahwa keadilan bagi daerah penghasil, termasuk Kaltim, dapat terwujud. Tidak ada alasan bagi daerah yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara harus terus-menerus merasa diabaikan,” tegasnya.
Lebih jauh, Hamas mengungkapkan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan Kaltim semata, melainkan juga bertujuan untuk menciptakan sistem fiskal yang lebih adil bagi seluruh daerah penghasil di Indonesia.
“Kami di DPRD Kaltim siap menjadi bagian dari solusi, mendorong kebijakan yang lebih berpihak, dan memperjuangkan keadilan fiskal melalui jalur-jalur konstitusional yang tersedia,” jelasnya.
Hamas menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak daerah penghasil dan berharap upaya ini dapat membuka jalan bagi kebijakan yang lebih berkeadilan serta berkelanjutan ke depannya.
“Saya mengundang semua pihak untuk bersama-sama berjuang demi keadilan fiskal yang lebih baik bagi seluruh daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia,” pungkas dia.
