Paperkaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hartono Basuki, mengeluarkan pernyataan tegas mengenai perlunya perlindungan terhadap tenaga kerja sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, khususnya terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hartono menekankan bahwa keterbukaan informasi mengenai kondisi kerja di IKN adalah hal yang sangat penting untuk dibangun demi kepercayaan publik terhadap proyek ambisius ini.
“Saya minta perusahaan-perusahaan yang terlibat di IKN agar memperlakukan pekerja secara manusiawi. Jangan sampai kita membangun ibu kota baru di atas penderitaan para pekerja,” ungkap Hartono.
Pernyataan ini merupakan pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa aspek kemanusiaan harus diperhatikan dalam proyek pembangunan yang berskala besar.
Hartono menambahkan bahwa transparansi data mengenai kondisi kerja tidak hanya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perlakuan terhadap pekerja, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat perlindungan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat.
“Proyek sebesar ini tidak hanya memerlukan investasi dan teknologi, tetapi juga memerlukan perhatian serius terhadap kesejahteraan pekerja,” lanjutnya.
Anggota DPRD ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan IKN harus diukur tidak hanya dari aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dari seberapa baik kita memperlakukan mereka yang berkontribusi dalam mewujudkan proyek ini.
Dalam hal ini, ia mengingatkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus selalu menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan hak asasi manusia.
“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang lebih transparan dan akuntabel,” tutup Hartono Basuki.
Sebagai bagian dari komitmen kerjanya, ia akan terus memantau perkembangan proyek IKN dan memastikan bahwa suara pekerja tidak terabaikan dalam setiap langkah pembangunan.
Pernyataan Hartono Basuki ini menjadi panggilan untuk semua pihak agar menempatkan manusia di pusat dari setiap proses pembangunan, sehingga Ibu Kota Nusantara dapat menjadi representasi dari kemajuan yang berkeadilan dan berkelanjutan.(*)
