SAMARINDA KOTA – Kebijakan rekayasa lalu lintas dengan menjadikan Jalan Abul Hasan satu arah sejak Rabu (24/9/2025) menuai sorotan. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda berdalih langkah ini ditempuh untuk mengurai kemacetan di simpang empat RS Haji Darjad yang kerap padat karena parkir liar dan tingginya arus kendaraan.
Namun, dampak di lapangan justru memunculkan persoalan baru. Sejumlah driver ojek online (ojol) yang sehari-hari mencari nafkah di kawasan tersebut merasa aturan ini merugikan.
Yusuf (38), driver ojol, menilai kemacetan sebenarnya hanya terjadi pada jam-jam tertentu.
“Kalau dibuat satu arah, macetnya pindah ke Jalan P. Hidayatullah dan Diponegoro. Mestinya yang ditertibkan parkir liar, bukan jalannya dijadikan satu arah,” keluhnya.
Haris (32), ojol lainnya, mengaku biaya operasionalnya ikut membengkak.
“Kami harus mutar jauh, jadi bensin lebih boros. Pendapatan jelas berkurang. Harapannya aturan ini bisa dievaluasi lagi,” ucapnya.
Keluhan juga datang dari pelaku usaha. Diah, pemilik Sari Madu Bakery, mengungkapkan omzet toko rotinya turun drastis sejak kebijakan diberlakukan.
“Banyak pelanggan mengeluh susah mencari parkir. Penjualan roti menurun, bahkan sampai harus dibuang karena tidak laku. Kami dan sekitar 25 pelaku usaha lain berharap ada mediasi dengan pemerintah, jangan sampai aturan ini mematikan usaha kami,” ungkapnya.
Pihak Kelurahan Pasar Pagi mengaku sudah menerima aspirasi warga. Lurah Noornamsyah menegaskan akan membawa masalah ini ke jenjang lebih tinggi.
“Dampaknya dirasakan oleh enam RT dan puluhan pelaku usaha. Kami akan teruskan ke kecamatan lalu ke Dishub agar dibicarakan kembali. Kami hanya pemangku wilayah, keputusan ada di atas,” jelasnya.
Dishub sebelumnya menegaskan bahwa sistem satu arah merupakan bagian dari penataan kota. Petugas disiagakan selama masa sosialisasi, sebelum nantinya dilakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran, khususnya parkir liar.
Meski demikian, gelombang keberatan dari ojol dan pelaku usaha menjadi sinyal bahwa kebijakan ini masih perlu evaluasi agar tujuan mengurai kemacetan tidak menimbulkan persoalan baru di bidang ekonomi maupun aktivitas harian warga.
