Paperkaltim.id, SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahri, mengungkapkan adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan Program Gratispol (Gratis Perguruan Tinggi untuk Orang Tua Tidak Mampu).
Program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim ini mendorong akses pendidikan tinggi tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
“Meskipun program ini merupakan bagian dari visi-misi gubernur yang baru, kita juga harus mencermati kesiapan regulasi dan anggaran yang mendasarinya,” jelas Sarkowi
Dia mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan mengacu pada proyeksi gubernur sebelumnya, sehingga belum sepenuhnya dapat mengakomodasi program-program baru seperti Gratispol.
Lebih lanjut, Sarkowi menyampaikan rasa syukurnya atas instruksi presiden terkait efisiensi anggaran nasional yang memungkinkan beberapa rencana pembangunan untuk disesuaikan guna mendukung pelaksanaan program Gratispol.
“Dengan adanya penyesuaian ini, kami berupaya agar Gratispol dapat segera direalisasikan meskipun mungkin terdapat beberapa aspek yang belum sempurna, termasuk payung hukum dan alokasi anggaran yang pasti,” tambahnya.
Saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Kaltim masih menunggu tahap akhir asistensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan menjadi dasar hukum untuk program ini.
Pergub tersebut diharapkan dapat menetapkan skema bantuan pendidikan yang jelas di tingkat perguruan tinggi.
“Kami mengerti bahwa ada banyak pertanyaan serta keresahan di masyarakat, mengingat payung hukum program ini masih dalam proses penyelesaian,” ungkap Sarkowi.
Maka itu, dirinya berharap masyarakat tetap bersabar dan percaya bahwa semua upaya akan dilakukan agar program ini bisa dilaksanakan dengan baik demi masa depan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Sebagai penutup, Sarkowi mengajak masyarakat untuk tetap berdialog dan menjalin komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah daerah guna mewujudkan cita-cita bersama dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas.(*)
