Reformasi Prosedur Badan Kehormatan DPRD Kalimantan Timur untuk Meningkatkan Efisiensi dan Responsibilitas

Reformasi Prosedur Badan Kehormatan DPRD Kalimantan Timur untuk Meningkatkan Efisiensi dan Responsibilitas

SAMARINDA – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Subandi, telah mengumumkan hasil pokok pembacaan dan kajian terkait dokumen tata beracara Badan Kehormatan.

Dimana, menurut Subandi, kajian ini bertujuan untuk memperjelas dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan masalah kehormatan anggota DPRD.

Dalam pernyataannya, Subandi menekankan bahwa prosedur penanganan pengaduan masyarakat kini telah diperjelas dengan adanya batas waktu dan mekanisme pemeriksaan yang terukur.

Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan mendapatkan respons yang layak dari lembaga ini.

“Selain itu, kami juga telah menambahkan prosedur mediasi sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa secara lebih damai dan menghindari konflik yang berkepanjangan,” ujar Subandi.

Ketua BK DPRD Kaltim ini, juga menjelaskan bahwa wewenang penyelidikan internal telah dipertajam, namun tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak membela diri bagi anggota DPRD.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap proses klarifikasi dan sidang etik dilakukan secara adil dan transparan,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan proses lebih efisien, telah dilakukan penggabungan beberapa pasal yang terkait dengan proses klarifikasi dan sidang etik.

Diharapkan, penggabungan ini akan meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam penanganan perkara kehormatan Dewan.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik serta memastikan integritas dan kehormatan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur terjaga.” tegas Subandi.

Dengan langkah-langkah yang diambil ini, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur berharap untuk menciptakan suasana yang lebih baik dalam bertugas dan lebih responsif terhadap masyarakat.

“Diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif untuk peningkatan kinerja dan citra Dewan di mata publik,” tutupnya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *